RUU kekerasan berbasis gender ditunda oleh Parlemen

RUU kekerasan berbasis gender ditunda oleh Parlemen


Oleh Siyabonga Mkhwanazi 21m yang lalu

Bagikan artikel ini:

Cape Town – Parlemen telah menunda beberapa bulan untuk mengadopsi undang-undang kekerasan berbasis gender yang akan memperketat undang-undang ini untuk memastikan keabsahannya tidak akan terbuka untuk gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Komite keadilan telah merencanakan untuk menyelesaikan tiga RUU GBV pada akhir tahun, tetapi ditemukan ada ketentuan yang dapat diajukan ke gugatan hukum.

Ketua Panitia Bulelani Magwanishe kemarin mengatakan, pihaknya telah merujuk RUU itu ke penasihat hukum DPR untuk diteliti sebelum diselesaikan.

“Kami mengidentifikasi lima masalah yang jika tidak disusun dengan baik akan ada tantangan konstitusional,” katanya, menambahkan bahwa penasihat hukum sekarang sedang melihat masalah tersebut.

“Lebih baik mengesahkan RUU yang kalau digugat lolos musyawarah konstitusi,” ujarnya.

Magwanishe mengatakan perjuangan melawan GBV akan menjadi kontraproduktif jika mereka mengesahkan undang-undang yang akan digugat di pengadilan.

“Setelah mendapat legal opinion, kami akan mencoba menyelesaikan RUU. Parlemen kemudian akan memperdebatkan RUU tersebut, ”kata Magwanishe, seraya menambahkan bahwa ini akan dilakukan awal tahun depan.

“Kami menyeimbangkan dua masalah, urgensi dan kualitas.

“Jika kita dapat memilih untuk urgensi, itu akan menurunkan kualitas dan membalikkan perang terhadap GBV,” kata Magwanishe.

Dia mengatakan salah satu masalah adalah tentang jaminan dan yang lainnya tentang hukuman minimum.

“Dengan jaminan, itu perlu ditulis sedemikian rupa sehingga memenuhi standar konstitusional negara kita,” kata Magwanishe.

Ketua panitia mengatakan, masalah hukuman minimum perlu diperbaiki karena muncul kuat saat audiensi.

Persoalan lainnya adalah hak negara untuk mengajukan banding atas perkara, katanya.

Penasihat hukum akan membahas masalah yang diidentifikasi dan memberikan pendapat kepada anggota parlemen.

Panitia akan berkumpul kembali awal tahun depan untuk memastikan bahwa RUU disahkan oleh Parlemen.

Menteri Kehakiman Ronald Lamola, beberapa bulan lalu, mengajukan tiga RUU di Parlemen untuk diproses.

Yakni RUU KDRT, RUU Perubahan Hukum Pidana (Pelanggaran Seksual dan Hal Terkait), serta RUU Pidana dan Hal Terkait.

Sunday Independent


Posted By : Keluaran HK